"Sobat, da baca ente share di grup Komunitas Walekofi-ESA tadi, boleh mo tanya? Kita pe anak yg sekolah di salah satu SMA negeri di Manado, sampe skarang ndak boleh ambe tu hasil mid semester, krn blum bayar komite sekolah. Apa ente pe saran?"
(Sobat, setelah membaca yang anda share di group Komunitas Walekofi-Esa tadi, bolehkah saya bertanya? Anak saya yang sekolah di salah satu SMA Negeri di Manado, sampai sekarang tidak boleh mengambil hasil test Mid Semester, karena belum melunasi Uang Komite Sekolah. Apa saran anda? – Red)
Demikian kalimat pembuka sebuah diskusi di salah satu group jejaring sosial yang meramaikan makna pendidikan di Hari Pendidikan Nasional. (diskusinya dapat diikuti disini: http://on.fb.me/IGpEBq)
Gerah rasanya membaca kalimat diatas, apalagi jika disandingkan dengan headline sebuah koran lokal yang terbit di Manado pada Selasa, 1 Mei 2012 kemarin. Tertulis dengan huruf bold dan dalam ukuran besar, seorang profesor ternama di Manado harus menyiapkan dana hampir 1 milyar untuk menyekolahkan anaknya ke sebuah perguruan tinggi.
Hari ini, 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang sekaligus sebagai hari kelahiran tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menjadi hal yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Sumber Daya Manusia yang handal harus dibentuk dari pendidikan yang baik. SDM yang baik merupakan modal bangsa untuk bersaing dengan negara lain.
Negara sebenarnya sudah memberikan porsi yang besar untuk dana pendidikan, 20% dari APBN. Ini tentu menunjukkan niat baik negara untuk memajukan pendidikan. Tetapi apakah implementasinya sudah berjalan dengan baik pula?
Dalam sambutannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhammad Nuh menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyiapkan kebijakan yang sistematis terkait dengan pendidikan, yang memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal secara masif. Untuk itu, mulai tahun 2011 telah dilakukan gerakan pendidikan anak usia dini (PAUD), penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar serta penyiapan pendidikan menengah universal (PMU) yang akan dimulai tahun 2013.
Di samping itu, perluasan akses ke perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik.
Membaca petikan sambutan yang disampaikan menyambut Hari Pendidikan Nasional tersebut memang memberi harapan indah bagi kemajuan pendidikan kita. Tetapi melihat kenyataan disana-sini, nampaknya kita masih harus sama-sama setuju, bahwa pendidikan kita belumlah benar-benar merakyat. Masih banyak rakyat miskin belum bersekolah di tempat yang layak.
Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) semakin membuka lebar jurang antara si kaya dengan si miskin. Apalagi gaji pengajar internasional lebih besar dari pendidik dalam negeri, jelas menimbulkan kecemburaan. Jelas pendidikan multikultural belum berjalan sebagaimana adanya. Pendidikan untuk semua, hanyalah kampanye belaka.
Kebijakan pemerintah dibidang pendidikan sudah waktunya untuk dievaluasi. Jangan menuntup telinga terhadap teriakan rakyat yang menuntut keadilan. Masih begitu banyak peserta didik yang harus bertarung nyawa hanya untuk pergi ke sekolah.
Disisi lain, pendidikan juga harus menyentuh aspek keteladanan. Jangan sampai anak-anak didik menyaksikan pameran perbuatan amoral dari orang tua mereka. Kasus kriminalitas, penyalagunaan narkoba, perbuatan perselingkuhan, tindakan semena-mena aparat, semuanya bisa merusak keteladanan anak-anak. Peranan orang tua sangat penting. Sekolah memang berkewajiban meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak didik. Tetapi pendidikan utama untuk budi pekerti yang luhur tetap dikendalikan oleh orang tua. Oleh karena itu pemerintah juga harus memikirkan hal ini.
Hal yang memiriskan juga terjadi setiap tahun dengan pelaksanaan UN. Ada semacam anggapan bahwa yang lulus dengan nilai baik di UN, akan mempunyai kesempatan yang lebih tinggi dalam mencari kerja. Akhirnya, peserta didik harus mengeluarkan biaya untuk persiapan menghadapi UN tersebut. Pendalaman materi dilakukan dengan mendaftarkan diri pada lembaga-lembaga kursus seperti Primagama. Tapi lagi-lagi, hanya yang berkantong lebih yang punya kesempatan menempuhnya. Mereka lebih siap dari yang tidak ikut kursus, serta membuat anak miskin lebih dulu tidak pede menghadapi UN.
Data menyebutkan 13% murid SD tidak mampu menyelesaikan pendidikannya. Sungguh sebuah kenyataan yang memiriskan ditengah porsi dana pendidikan yang besar itu. Apa yang diungkapkan diawal, soal kenyataan seorang bapak yang mencari keadilan karena nilai mid semesternya tersandera hanya gara-gara belum bayar uang komite menjadi refleksi bagi kita semua.
Pendidikan yang benar sejatinya tidak mengenal status sosial dan kasta. Jangan sampai tanpa kita sadari kita telah membuat sistem kastanisasi dalam pendidikan nasional kita. Mau dibawa kemana bangsa ini? Kapan generasi baru akan bangkit menggantikan generasi memble sekarang yang sudah terjangkit latenisasi korupsi, kolusi dan nepotisme?
Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Jika pemerintah belum mau mendengar keluhan kita, ayo kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Tidak menjadi sombong hanya karena mampu menyediakan dana 1 M untuk menyekolahkan anak ke luar negeri, tetapi peduli dengan si GIO (anak kecil yang menjadi headline foto CS hari ini, http://bit.ly/IFC8vb) dan gio-gio lainnya yang pasrah dengan ketidakadilan karena tidak mampu bayar uang komite sekolah.
Merekam Jejak 