KETIDAKPASTIAN YANG TERUS DIGANTUNG

Editorial-5-Mei

Kamis 3 Mei 2012, kembali Jero Wacik selaku wakil Pemerintah mengumumkan lima kebijakan untuk menjaga ku0ta BBM bersubsidi 2012 tetap 40 juta kiloliter. Dalam kebijakan itu disebutkan pula kenderaan operasional pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah daerah diminta untuk mengawasi kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut menjawab pertanyaan yang mengantung beberapa bulan ini. Kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kenderaan seperti yang selama ini diwacanakan menjadi batal. Lobi politik, perdebatan, dan diskusi berbulan-bulan menjadi sia-sia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkilah, bahwa sulit dilakukan pembatasan dilapangan. Infrastukturnya belum tersedia secara memadai, demikian alasan yang dikemukakan. Kebijakan lain yang mengikuti adalah kewajiban bagi kenderaan mobil berplat merah untuk beralih ke BBM non subsidi atau menggunakan Pertamax.

Tujuan untuk menjaga kuota ketersediaan premium memang tercermin pada kebijakan baru tersebut. Tetapi jika yang dituju adalah penghematan anggaran, mungkin masih bisa dikaji lebih dalam lagi.

Lanjutkan membaca “KETIDAKPASTIAN YANG TERUS DIGANTUNG”

AMBIVALEN

HARIANJOGJA/GIGIH M. HANAFI

TOLAK KENAIKAN BBM-- Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Islam Indonesia melakukan do'a bersama dan teatrikal di Pertigaan UIN, Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Jumat (16/3). Mereka menolak rencana kenaikan BBM serta meminta pemerintah menghapus subsidi yang di nikmati golongan atas.

Pro kontra mengenai rencana kenaikan BBM pada 1 April mendatang terus berlangsung. Sikap setuju dan tidak setuju bukan hanya datang dari praktisi ekonomi, tetapi juga ditunjukkan oleh partai politik. Baik yang menjadi koalisi pemerintah maupun parpol oposisi.

Dalam jajaran partai politik pendukung pemerintah masih juga belum terdapat pandangan yang sama. PKS masih tetap pada sikapnya yang menentang keras kebijakan kenaikan BBM tersebut. Sementara Golkar dan PPP juga belum menentukan sikap yang pasti. Terhitung hanya Demokrat, PAN dan PKB yang sudah bulat menyatakan dukungannya.

Beberapa partai politik ternyata bermuka dua. Contohnya, sikap menentang PKS atas kenaikan harga BBM tersebut ternyata hanya sebatas pernyataan saja. Terbukti, hingga saat ini, PKS yang menyatakan akan menarik semua menterinya di jajaran pemerintahan tidak juga melakukan hal tersebut.

Disatu sisi PKS ingin mencitrakan sebagai partai yang membela rakyat, tetapi disisi lainnya PKS tetap mencari aman untuk tetap berada dalam barisan koalisi. Hal ini mungkin dilakukan PKS untuk tetap mempersiapkan modal menghadapi 2014 nanti.

Demikian pula yang terjadi dengan PPP dan Golkar, walau sering menyuarakan secara verbal diberbagai media tidak setuju dengan rencana kenaikan BBM, tetapi kedua partai dalam koalisi tersebut tetap aman dalam jajaran pemerintahan.

Lanjutkan membaca “AMBIVALEN”

NAIK

 BBM

Beberapa hari terakhir ini, harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, telur dan minyak goreng dibeberapa daerah perlahan merangkak naik. Kenaikan tersebut dipicu oleh rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) eceran bersubsidi. Pembahasan alot di DPR mengenai niat pemerintah ini masih berlangsung.

Tetapi dari perkembangan yang ada, rencana penerapan harga baru terhadap BBM bersubsidi pada 1 April nanti nampaknya semakin posotif. Hal ini ditandai dengan batalnya pemerintah memberlakukan Harga Tarif Dasar Listrik yang baru. DPR pada 15 Maret 2012 menyetujui penambahan subsidi listrik sebesar Rp.24,52 triliun. Penambahan subsidi listrik tersebut mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan, akibat kenaikan harga BBM, PLN membutuhkan tambahan subsidi Rp. 40,45 Triliun.

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang melampaui asumsi dalam APBN 2012 menjadi faktor utama dalam rencana kenaikan harga BBM tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan akan minyak mentah. Walaupun pada Pasal 7 Ayat (6) UU APBN 2012, pemerintah dan DPR sepakat tak menaikkan BBM eceran bersubsidi, tetapi gejolak politik yang terjadi di negara-negara utama penghasil minyak mentah dunia, tidak memberi pilihan lain kepada pemerintah.

Lanjutkan membaca “NAIK”