Tag

, , ,

Editorial-5-Mei

Kamis 3 Mei 2012, kembali Jero Wacik selaku wakil Pemerintah mengumumkan lima kebijakan untuk menjaga ku0ta BBM bersubsidi 2012 tetap 40 juta kiloliter. Dalam kebijakan itu disebutkan pula kenderaan operasional pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah daerah diminta untuk mengawasi kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut menjawab pertanyaan yang mengantung beberapa bulan ini. Kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kenderaan seperti yang selama ini diwacanakan menjadi batal. Lobi politik, perdebatan, dan diskusi berbulan-bulan menjadi sia-sia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkilah, bahwa sulit dilakukan pembatasan dilapangan. Infrastukturnya belum tersedia secara memadai, demikian alasan yang dikemukakan. Kebijakan lain yang mengikuti adalah kewajiban bagi kenderaan mobil berplat merah untuk beralih ke BBM non subsidi atau menggunakan Pertamax.

Tujuan untuk menjaga kuota ketersediaan premium memang tercermin pada kebijakan baru tersebut. Tetapi jika yang dituju adalah penghematan anggaran, mungkin masih bisa dikaji lebih dalam lagi.

Pembelian bahan bakar kenderaan dinas itu masih tetap menggunakan uang negara. Hanya ada perpindahan dana dari kantong subsidi energi ke biaya operasional kenderaan dinas. Artinya, dari sisi anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan ini tidak ada nampaknya.

Yang menjadi ironi, disaat menteri Jero Wacik mengumumkan kebijakan pembatalan itu rakyat kembali dihadapkan pada ketidakpastian. Harga kebutuhan berbagai bahan pokok terlanjur naik, dan tentu hampir mustahil untuk diturunkan lagi.

Dampak lebih jauh barangkali, kebijakan ini akan mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Jelas, pembatalan ini menunjukkan pemerintah telah disandera oleh kekuatan dan motif politik.

Jika melihat apa yang ada dalam Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah jelas telah menargetkan pada tahun 2025 pemakaian energi minyak bumi tinggal 20 persen, 33 persen menggunakan batu bara, 30 persen menggunakan gas alam, 5 persen menggunakan biodisel dan bioetanol, 5 persen panas bumi, 5 persen air, serta sisanya sumber energi lainnya.

Jika berkaca dari tagert diatas, maka seharusnya pemerintah mulai dari sekarang harus menyusun kertas kerja, agar pada tahun 2025 cetak biru pengelolaan energi bisa terwujud. Sudah harus ada target waktu pembangunan inftrastruktur energi yang pasti. Apabila rakyat diminta untuk beralih ke Pertamax, maka produksinya sudah harus ditingkatkan dan dijaga.

Pemerintah sudah harus menetapkan target serta perhitungan yang jelas. Sudah saatnya membuat kebijakan yang tepat bagi rakyat. Jangan terus mengantung ketidakpastian. Rakyat butuh pemerintah yang tegas, bukan yang plin plan.