Tag

, , , , , ,

DPL-1

Daerah perlindungan laut (DPL) diyakini sebagai salah satu upaya efektif dalam mengurangi kerusakan ekosistem pesisir, yaitu dengan melindungi habitat penting wilayah pesisir, khususnya ekosistem terumbu karang. Selain itu DPL juga penting bagi masyarakat setempat sebagai salah satu cara meningkatkan produksi perikanan (terutama ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang), memperoleh pendapatan tambahan melalui kegiatan penyelaman wisata bahari, dan pemberdayaan pada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya mereka.

Desa Bahoi yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara memiliki struktur ekosistem wilayah pesisir yang lengkap seperti hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang merupakan pembentuk mata rantai ketahanan pangan laut.

Bahoi dapat dicapai dari Manado dengan menggunakan kendaraan melalui jalan darat dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Desa ini dapat dicapai dari pelabuhan Likupang dengan perahu taksi selama 40 menit. Demikian pula Bahoi dapat diakses dari terminal Pasar Likupan dengan kenderaan umum.

Karakteristik daerah pesisir yang dimilikinya menjadikan Bahoi sebagai pilihan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut sejak 2002. Namun baru pada tahun 2010 pengelolaan DPL Bahoi mendapat kekuatan formal setelah ditetapkan melalui Keputusan Desa No, 2 tahun 2010 yang menetapkan stuktur kelompok pengelola DPL.

Dengan adanya kelompok pengelola DPL, tahapan dan proses pengelolaan serta tantangan DPL dapat diatasi dengan baik. “Buktinya, sampai saat sekarang DPL bisa bertahan dan sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan,” jelas Sonny Tasidjawa dari WCS-IP Marine Sulut yang mendampingi kunjungan CyberSulut ke Bahoi beberapa hari lalu.

Sebagaimana diketahui Wildlife Conservation Society (WCS) Marine Sulut bersama PNPM-LMP mengambil bagian dalam program pendampingan masyarakat berupa pembekalan, pelatihan, peningkatan kapasitas serta beberapa program pendanaan pengembangan DPL. “Kami ingin Desa Bahoi menjadi desa percontohan di Minahasa Utara bahkan secara luas di Sulawesi Utara sebagai desa yang dapat menunjukkan eksistensinya serta perubahan perilaku masyarakatnya terhadap lingkungan,” jelas Sonny lebih lanjut.

Sonny juga menambahkan, bahwa dulunya terdapat kerusakan yang parah pada terumbu karang yang ada di lokasi DPL. “Kalo dulu tangkap ikan so susah, musti pi jao ke laut, mar skarang, serta so ada DPL, ikan cuma dekat mo tangkap,”  Opa Hans menambahkan. (Kalau dulu menangkap ikan harus jauh ke laut, tetapi sekarang dengan adanya DPL, ikan sudah bisa ditangkap pada jarak dekat – Red).  Dan sekarang terumbu karang mulai tumbuh kembali, dan ikan sudah lebih banyak dari sebelumnya.

Dari survei yang dilakukan WCS pada 2010 lalu memperlihatkan adanya peningkatan hasil tangkapan ikan dalam 5 tahun terakhir. Demikian juga ikan yang ditangkap semakin banyak jenisnya. Ketua Badan Pengelola DPL Bahoi Maxi Lahading menyatakan, kesadaran masyarakat yang sudah kuat menjadi modal utama terjaganya DPL Bahoi, sebab hanya dengan kasadaranlah masyarakat tidak akan menangkap ikan di DPL serta tidak merusak ekosistemnya. “Torank samua baku jaga tu DPL, kalo ada yang mo bapaksa tangka ikan disitu, torank kase pengertian pa dorank,” tambah pria humoris ini. (Kami semua akan menjaga DPL, dan akan memberi pengertian jika ada yang tetap menangkap ikan disitu – red)

DPL-2

Kini DPL Bahoi sudah membuktikan eksistensi keberhasilannya. Terumbu karang yang dulunya telah rusak, kini telah tumbuh kembali. CyberSulut yang datang bersama Tim Travelista Metro TV sampai dibuat kagum dengan keindahan bawah laut Bahoi yang menyimpan potensi luar biasa.

“Saya mendata ada sekitar 24 DPL yang ada di Sulawesi Utara. Tetapi sejauh yang saya tahu, baru DPL Bahoi yang berjalan sebagaimana mestinya. Sebenarnya, kalau 24 DPL ini bisa berfungsi sesuai tujuannya, maka daerah pesisir Sulawesi Utara akan memiliki ketahanan pangan laut yang sangat kuat,” tutup Sonny Tasidjawa bersemangat.