Tag

, , ,

Rumahku

Sebuah pepatah bijak mengatakan, rumahku istanaku. Tentunya pepatah ini mengandung makna yang mulia. Rumah diibaratkan sebagai sebuah istana yang bisa memberikan kehangatan penuh. Semua kita memerlukan rumah. Seberapapun kecil dan sederhananya, sebuah rumah selayaknyalah menjadi tempat berlindung dan berkumpulnya keluarga. Rumah juga menjadi tempat istirahat serta sejumlah fungsi lainnya.

Tetapi mari kita melihat sedikit fakta yang ada. Saat ini jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 240 juta jiwa dengan jumlah rumah tangga sekitar 61 juta. Dari angka tersebut, sekitar 78 persen penduduk Indonesia telah tinggal di rumah yang layak huni. Sisanya sekitar 22 persen penduduk atau 13 juta keluarga masih tinggal di daerah ilegal, rumah mertua, kontrak maupun menyewa rumah.

Saat sekarang membangun rumah tidak semurah dulu. Melambungnya harga bahan bangunan dan harga jual tanah yang semakin tinggi, membuat kesempatan kepemilikan lahan dan rumah semakin sulit. Tersedianya pengembang yang mau membangun rumah dan dijual dengan cara kredit memang membantu masyarakat untuk memiliki rumah. Tetapi acapkali banyak dijumpai permasalahan justru datang dari kepemilikan rumah yang diperoleh dari pengembang. Karena mekanisme jual beli rumah sering disertai dengan beragam permasalahan. Lihat saja sistem jual-bangun yang ada, dimana pengembang menawarkan dan menjual obyek perumahan baru kemudian membangunnya, menambah komplekstitas permasalahan kepemilikan rumah.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia paling tidak mencatat beberapa pengaduan konsumen terkait dengan masalah perumahan. Keterlambatan serah terima, sertifikasi, mutu bangunan, fasilitas sosial dan umum yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pengenaan biaya tambahan serta informasi yang menyesatkan dari marketing merupakan rangkaian pengaduan yang sering diterima oleh YLKI.

Banyak kali konsumen merasa tertipu setelah transaksi dilakukan. Kondisi fisik perumahan acapkali berbeda dengan informasi awal yang disepakati. Permasalahan yang ditemui misalnya pembangunan tak berijin, sertifikat yang bermasalah, tak tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, bahkan ada pengembang yang tidak merealisasi pembangunan walau kredit sudah dicairkan.

Keberadaan Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan, agaknya belum bisa menjadi pijakan dalam menyelesaikan masalah perumahan. Tak berlebihan bila kemudian pemerintah merevisi dan berencana menerbitkan Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dalam Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengawasi pembangunan perumahan di wilayah masing-masing.

Permasalahannya undang-undang ini hanya menitikberatkan kepada pengawasan dan regulasi perumahan. Sementara selama ini pembangunan perumahan lebih banyak dilakukan oleh swasta dibanding oleh pemerintah. Semestinya undang-udang ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk mengambil porsi yang lebih, dalam penyediaan kebutuhan perumahan yang murah bagi masyarakat.

Pembangunan perumahan memang banyak ditemui di daerah perkotaan. Hal ini terkait dengan masalah urbanisasi yang semakin sulit diatasi. Daya tarik kota yang memikat banyak penduduk pedesaan berbondong-bondong hijrah ke kota membuat ketersediaan perumahan semakin mahal dan langka. Lahan pun semakin sulit diperoleh, karena tingkat pertumbahan masyarakat kota yang tinggi. Kondisi ini membuat masyarakat menengah ke bawah semakin sulit memiliki rumah sendiri.

Harga sewa sebilik kamar saja di Kota Manado paling murah Rp250 ribu rupiah sebulan. Untuk harga seperti itu, penyewa hanya mendapat kamar kosong tanpa isi apa-apa. Untuk sebuah kamar kost dengan perabotan standard paling murah Rp 750 ribu rupiah sebulan. Alhasil penduduk miskin yang tidak bisa memiliki rumah atau menyewa harus rela beristirahat dan tidur seadanya ditempat-tempat yang memungkinkan. Bahkan tak jarang, fasilitas umum seperti pasar, halte, emperan toko, bangku taman dijadikan sebagai tempat beristirahat dan tidur malam.

Sudah saatnya pemerintah mendorong ketersediaan perumahan yang layak serta murah bagi masyarakat kecil. Dari 14 kriteria mengenai kemiskinan, 4 kriteris diantaranya merupakan masalah yang berhubungan dengan perumahan. Jangan sampai, pepatah yang ada malah menjadi rumahku masalahku. (rb)