Tag

, ,

HARIANJOGJA/GIGIH M. HANAFI

TOLAK KENAIKAN BBM-- Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Islam Indonesia melakukan do'a bersama dan teatrikal di Pertigaan UIN, Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Jumat (16/3). Mereka menolak rencana kenaikan BBM serta meminta pemerintah menghapus subsidi yang di nikmati golongan atas.

Pro kontra mengenai rencana kenaikan BBM pada 1 April mendatang terus berlangsung. Sikap setuju dan tidak setuju bukan hanya datang dari praktisi ekonomi, tetapi juga ditunjukkan oleh partai politik. Baik yang menjadi koalisi pemerintah maupun parpol oposisi.

Dalam jajaran partai politik pendukung pemerintah masih juga belum terdapat pandangan yang sama. PKS masih tetap pada sikapnya yang menentang keras kebijakan kenaikan BBM tersebut. Sementara Golkar dan PPP juga belum menentukan sikap yang pasti. Terhitung hanya Demokrat, PAN dan PKB yang sudah bulat menyatakan dukungannya.

Beberapa partai politik ternyata bermuka dua. Contohnya, sikap menentang PKS atas kenaikan harga BBM tersebut ternyata hanya sebatas pernyataan saja. Terbukti, hingga saat ini, PKS yang menyatakan akan menarik semua menterinya di jajaran pemerintahan tidak juga melakukan hal tersebut.

Disatu sisi PKS ingin mencitrakan sebagai partai yang membela rakyat, tetapi disisi lainnya PKS tetap mencari aman untuk tetap berada dalam barisan koalisi. Hal ini mungkin dilakukan PKS untuk tetap mempersiapkan modal menghadapi 2014 nanti.

Demikian pula yang terjadi dengan PPP dan Golkar, walau sering menyuarakan secara verbal diberbagai media tidak setuju dengan rencana kenaikan BBM, tetapi kedua partai dalam koalisi tersebut tetap aman dalam jajaran pemerintahan.

PDI Perjuangan sebagai partai oposisi yang berteriak lantang menentang kebijakan pemerintah tersebut, tidak terlepas pula dari sikap mendua hati. Seperti diketahui pada Januari lalu, ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pernah dengan getol mendorong pemerintah agar segera menaikkan harga BBM. Dorongan menaikkan harga BBM pada Januari lalu tersebut, karena ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz.

Tetapi sekarang, ketika pemerintah ingin benar-benar menaikkan harga BBM, PDI Perjuangan justru dengan sangat lantang menolak rencana ini. Alasan penolakannya, karena pendapatan negara dari sektor lain pada 2012 masih bisa menutupi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia.

Saat ini, harga minyak mentah dunia sudah menyentuh level US$120 per barel. Lonjakan kenaikan harga yang jauh meleset dari asumsi dalam APBN, memaksa pemerintah harus memperketat Anggaran dan Belanja Negara 2012.

Sebagaimana diketahui, dalam APBN 2011 pemerintah harus menyediakan dana subsidi BBM sebesar Rp 165,2 triliun. Padahal dalam Rancangan APBN 2011 alokasi dana subsidi BBM hanya sebesar Rp. 129,7  triliun. Sedangkan pada APBN 2012 ini pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 123,6 triliun untuk subsidi BBM. Namun dengan adanya lonjakan harga minyak mentah dunia, maka diperkirakan pemerintah harus menyediakan Rp 178,7 triliun untuk mensubsidi BBM.

Yang memiriskan sebenarnya adalah, bahwa subsidi BBM sebesar itu sebenarnya tidak dinikmati sepenuhnya oleh rakyat kecil. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencatat, bahwa hampir 50 persen orang kaya Indonesia justru yang menikmati 90 persen subsidi BBM tersebut.Sedangkan orang miskin hanya 4 persen saja yang menikmatinya. Dengan demikian, subsidi BBM yang sebesar itu tidak tepat sasaran.

Tetapi kalangan yang menolak kenaikan harga BBM berpendapat, bahwa sebetulnya APBN 2012 masih aman walau harga minyak mentah dunia melonjak cukup tajam. Sebab, menurut hitungan mereka penerimaan negara dari sektor bukan pajak dan pajak perdagangan internasional mengalami peningkatan.

Sikap mendua hati dari beberapa partai politik ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM kini telah dipolitisasi. Ambil untung dari kebijakan pemerintah ini nampak sekali dari manuver yang dilakukan oleh partai pendukung pemerintah.

Kesempatan bermain pada kebijakan yang tidak populer ini membuat beberapa partai menjadikannya sebagai senjata untuk menyerang pemerintah. Bukannya membantu dalam menerangkan kepada masyarakat, malah semakin memperkeruh suasana. Sikap ini tentu patut dipertanyakan. Sebab secara etis, semestinya ketika menyatakan sikap untuk berkoalisi, partai politik yang bergabung pada barisan pemerintah harus dengan bulat mendukung segala kebijakan yang diambil. Dan jika memang merasa sudah tidak lagi sejalan, harus bersikap tegas meninggalkan koalisi.

Sikap yang tidak tegas ini menunjukkan ambilaven manuver partai politik. Jika sikap ambivalen ini terus dipertahankan, maka akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi kedepan. Semestinya partai politik harus terbiasa menunjukkan sikap elegan. Berani mengatakan tidak dan bertindak sesuai dengan sikap. Berani membela yang benar bukan hanya sekedar tindakan verbal dimedia. Sikap mendua hati tidak akan menjadikan partai politik sebagai wadah yang mempunyai karakter yang kuat dalam membela kepentingan bangsa dan negara.