Tag

,

 BBM

Beberapa hari terakhir ini, harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, telur dan minyak goreng dibeberapa daerah perlahan merangkak naik. Kenaikan tersebut dipicu oleh rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) eceran bersubsidi. Pembahasan alot di DPR mengenai niat pemerintah ini masih berlangsung.

Tetapi dari perkembangan yang ada, rencana penerapan harga baru terhadap BBM bersubsidi pada 1 April nanti nampaknya semakin posotif. Hal ini ditandai dengan batalnya pemerintah memberlakukan Harga Tarif Dasar Listrik yang baru. DPR pada 15 Maret 2012 menyetujui penambahan subsidi listrik sebesar Rp.24,52 triliun. Penambahan subsidi listrik tersebut mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan, akibat kenaikan harga BBM, PLN membutuhkan tambahan subsidi Rp. 40,45 Triliun.

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang melampaui asumsi dalam APBN 2012 menjadi faktor utama dalam rencana kenaikan harga BBM tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan akan minyak mentah. Walaupun pada Pasal 7 Ayat (6) UU APBN 2012, pemerintah dan DPR sepakat tak menaikkan BBM eceran bersubsidi, tetapi gejolak politik yang terjadi di negara-negara utama penghasil minyak mentah dunia, tidak memberi pilihan lain kepada pemerintah.

Revisi terhadap UU APBN 2012 tersebut segera harus dilaksanakan, agar kebijakan menaikkan harga BBM tidak menyalahi konstitusi. Pembahasannya sementara berlangsung di DPR. Presiden pada Rabu Malam (14 Maret)  lalu telah memanggil partai-partai pendukung pemerintahan di Cikeas untuk menyatukan pandangan. Tetapi, beberapa fraksi masih mempertimbangkan rencana kenaikan tersebut.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan anggaran dan mencari opsi lain. Ketua Fraksi PKS di DPR Mustafa Kamal mengatakan, “bisa dengan penghematan atau menaikkan target perolehan pajak.” Demikian pula, Rapat Paripurna DPD yang berlangsung 15 Maret 2012 memutuskan menolak rencana kenaikan harga BBM, dengan alasan kondisi dan kesulitan masyarakat akibat kenaikan tersebut.

Kini rencana kenaikan tersebut tergantung pada keputusan DPR. Apapun nanti keputusan yang diambil, seyogyanya para wakil rakyat tersebut segera mengambil sikap. DPR jangan menyandera pemerintah dengan mengantung keadaan yang tidak pasti. Semakin lama ketidakpastian berlangsung, semakin marak spekulasi terjadi.

Beberapa media akhir-akhir ini melaporkan dugaan penimbunan BBM. Aksi demonstrasi penyegelan SPBU. Harga-harga kebutuhan pokok yang merangkak naik. Semuanya merugikan rakyat kecil, karena keputusan menaikkan harga BBM tersebut belum juga ditetapkan.

Memang, pemerintah mencoba meredakan dampak dari gejolak menaikkan harga BBM tersebut dengan rencana memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan yang terdampak langsung atas kenaikan harga BBM. Tetapi rakyat membutuhkan kepastian.

Pemerinta diuji untuk segera mengambil keputusan yang cepat, akurat, dan terencana. Agar pemanfaatan dana yang dihemat dari subsidi BBM tersebut dapat dipergunakan tepat sasaran, termasuk mendorong percepatan pembangunan infrastuktur.

DPR jangan pula terlalu lama dalam pembahasan. Semakin lama keputusan dikeluarkan semakin banyak persoalan baru yang bermunculan. Spekulan akan semakin pula mendapat ruang untuk mempermainkan kenaikan harga. Ujungnya masyarakat yang berpendapatan rendah akan menjadi korban ketidakpastian.

Semua bisa naik, asal dilakukan dengan kepastian dan terencana.