Tag

, , , , , , , ,

Bupati Tony Supit dan Idrus MokodompitSalah satu agenda penting dalam pembangunan pemerintahan adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Aspek-aspek penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efesien, penegakan supremasi hukum dan peningkatan peluang, partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai semua tujuan di atas, maka berbagai langkah dan kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem pengawasan serta pemeriksaan yang efektif harus terus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan.
Pada hakekatnya, keberhasilan atau kegagalan proses pembangunan di daerah ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi aparatur pemerintahan. Selama ini aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pemerintahaan umum dan pembangunan belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.
Pada prinsipnya, birokrasi  pemerintahan merupakan sistem kelembagaan resmi yang memegang fungsi untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan program kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok pemerintah adalah memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan melaksanakan segala sesuatu untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk kepentingan tersebut, perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih  (Clean Government) menjadi sebuah keharusan dan perlu didorong terus upaya perwujudannya.
Pengalaman kehidupan pemerintahan selama ini menunjukkan begitu banyak permasalahan yang membelit birokrasi dalam mewujudkan tatanan Good Governance dan Clean Government, antara lain mencakup sistem rekruitmen, jenjang karir, promosi dan mutasi, kejelasan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), kualitas sumberdaya manusia, rendahnya kinerja, orientasi nilai-nilai perilaku dan budaya yang tidak menghargai prestasi, kurangnya disiplin, sikap aji mumpung, kesejahteraan, tidak diberlakukannya penghargaan dan hukuman (reward and punishment), boros, gemuk dan lambatnya birokrasi.
Semua masalah tersebut membuat birokrasi sulit melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Sehingga reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan, terutama untuk mewujudkan tugas dan fungsi pemerintah sebagai organisasi yang profesional, netral, legal dan modern. Pemerintah selalu diharapkan mampu memberi pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi kelompok atau individu tertentu, sekaligus diharapkan menjadi motor penggerak dan inovator bagi kemajuan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat.
Dalam konteks tugas pemerintahan juga dipahami bahwa tujuan utama pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang di prioritaskan untuk mendukung pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap citra dan peran aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, mengurangi seminimal mungkin praktek-praktek KKN di lingkungan aparatur pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Implementasi kebijakan otonomi daerah, sebagai salah satu dari sejumlah kebijakan strategis Pemerintah untuk menjawab berbagai tuntutan reformasi, telah mengubah penyelenggaraan pemerintah dari pola pemerintah yang bersifat sentralistik menjadi pola terdesentralisasi. Melalui kebijakan ini, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diharapkan menjadi lebih sederhana, murah dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini sangat dibutuhkan tidak saja untuk menghadapi berbagai tuntutan perkembangan di era yang semakin kompetitif ini, tetapi juga untuk mengentaskan sisa-sisa permasalahan yang terjadi pada waktu-waktu lalu yang hingga kini masih terus diupayakan penanggulangannya secara gradual dan sistematis.
Dalam dimensi pemerintahan dan kehidupan politik di Kab. Kepl. Sitaro, nampak jelas perkembangan proses demokratisasi pemerintahan. Salah satu kebijakan strategis di bidang pemerintahan adalah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang berimplikasi kepada pemekaran provinsi, kebupaten dan kota serta telah memberikan ruang yang lebih leluasa kepada masyarakat guna mempercepat pembangunan daerah. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya.
Dalam hubungan ini, partisipasi masyarakat diberi ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, dinamika pembentukan, perubahan dan jalannya sistem politik sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru belum mampu membangun fondasi yang kokoh bagi berkembangnya demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kurun waktu sampai dengan era Orde Baru, kehidupan sosial politik masih didominasi oleh kekuatan eksekutif yang bersifat sentralistik.
Pada umumnya para birokrat tidak netral dan cenderung menjadi pendukung utama kekuasaan penguasa (incumbent). Sistim kepartaian didominasi oleh partai politik tertentu dengan berbagai strategi untuk merebut hati rakyat, sehingga keputusan politik masyarakat lebih kelihatan sebagai keterpaksaan atau ketidakberdayaan karena dikuasai oleh jebakan-jebakan politik para elit politik yang memanfaatkan keawaman kebanyakan masyarakat.
Budaya paternalistik yang sempit masih terpelihara di tengah-tengah masyarakat, sehingga menghambat kreatifitas dan selalu takut salah dalam berucap dan bertindak, sehingga lebih memilih diam menyaksikan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktek demokrasi yang salah arah termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu yang seringkali belum dilakukan dengan jujur dan bersih.
Baca pula: Pencapaian Kinerja Bidang Pemerintahan selama Masa Jabatan Penjabat Bupati Kab. Kepl. Sitaro (2)